I. Pengantar

sejak 6 November 2008, berdasarkan Kepres No: 041/TK/TAHUN 2008 nama Natsir masuk kedalam daftar Pahlawan Nasional. Dalam diktum surat keputusan itu disebutkan bahwa gelar tersebut diberikan “sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa … dst.” Dengan demikian pengkajian terhadap pemikiran-pemikiran Natsir telah memiliki legalitas, dan bahkan menjadi kewajiban Negara dan warganya.

Sebagai sebuah asumsi, mungkin ada benarnya teori “Challang-Response” Arnold Toynbee tentang sebuah agen perubahan yang disebut dengan creative minority (minoritas yang kreatif). Toynbee yakin betul bahwa lahir kembalinya sebuah peradaban berasal dari kemampuan kelompok minoritas yang secara kreatif mampu dan berhasil merespon tantangan yang ada disekitarnya menjadi sebuah peluang emas menuju perubahan lebih baik. Jika teori itu digunakan untuk membaca sejarah perjuangan-pengisian kemerdekaan Indonesia, memang tidak sedikit para pejuang yang terjun langung kemedannya. Namun perlu ditegaskan bahwa mereka semua digerakkan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran cemerlang, meski jumlah mereka terbatas.

Dr. Mohammad Natsir adalah salah satu diantaranya (selanjutnya disebut M. Nartsir/Natsir). Dengan beragam medan perjuangan yang ditempuhnya (politik, da’wah, pendidikan, dll), ia berusaha dengan penuh kesungguhan untuk menjadikan Islam sebagai pondasi untuk membangun Indonesia. Natsir memang tidak sendiri, ia diikuti oleh para pejuang sependirian yang bermakmum kepadanya. Dalam salah satu bait puisi Hamka kepada Natsir di sidang Konstituante 1957 menunjukkan keinginan Hamka untuk masuk kedalam “daftar” perjuangan Natsir.

Kemana lagi, Natsir kemana kita lagi

Ini berjuta kawan sepaham

Hidup dan mati bersama-sama

Untuk menuntut Ridha Ilahi

Dan akupun masukkan

Dalam daftarmu ……. !

II. Mengenal Demokrasi; Tinjauan awal

Berpolitik memang tidak selalu identik dengan berdemokrasi. Sebab berpolitik dalam Islam (siyâsah), jika merujuk kepada pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al Jauziyah adalah upaya seseorang dalam melakukan perbaikan secara umum terhadap kehidupan manusia dan penghindaran dari kerusakan. Artinya, siapapun orangnya yang berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mencegah segala bentuk kerusakan, maka ia telah berpolitik. Merujuk kepada teladan Rasulullah, maka politik adalah bagian dari aktifitas beliau. Bahkan John L Esposito setuju bahwa sejak kemunculannya di Arab Saudi (sekarang) Islam berkembang sebagai gerakan keagamaan dan politik yang didalamnya agama menyatu terhadap Negara dan masyarakat. Kepercayaan tersebut berakar pada al qur’an sebagai wahyu dan as sunnah sebagai ajaran Nabinya. Lebih tegas lagi Espositu menyebutkan data sejarah, bahwa ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah dari Makkah ke Madinah, maka posisi Nabi disana adalah sebagai; seorang Nabi, Kepala Negara, Panglima Pasukan, Hakim Agung dan pembentuk hukum. Berdasarkan perintah al Qur’an ; Taatilah Allah dan Rasul-Nya.” (Annisa: 32). Dimasa inilah Islam di Madinah semakin memperlihatkan kristalisasinya sebagai keimanan dan sebuah sistem sosio-politik.

Saat ini istilah “berpolitik” sangat identik dengan “berdemokrasi.” Hal itu lebih disebabkan karena sistem perpolitikan yang dianut banyak negara-negara modern (secara umum) saat ini adalah sistem demokrasi.

Data yang disebutkan dalam The New Ensiklopedi Britannica menjelaskan kata “demokrasi” (democracy) secara bahasa berasal dari bahasa Greek (Yunani) yaitu demos:people dan kratos:rule atau disebut dengan; “pemerintahan rakyat”. Sementara itu, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’ menyebut kata “demokrasi” sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerintahan rakyat), atau sebagai gagasan, atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Demokrasi kemudian dijadikan sebagai landasan persoalan yang menyangkut hajat orang banyak sehingga melahirkan banyak demokrasi seperti, demokrasi ekonomi, demokrasi politik, demokrasi material dan lain-lain. Dalam hal ini demokrasi menganut faham bahwa penentu kebijakan pemerintahan berada ditangan manusia (rakyat), dimana berlaku hukum “one man one vote” (setiap orang memiliki hak suara). Atau menurut pendapat lain semisal Dr. Muhammad ‘Imarah, ia menyebutkan bahwa demokrasi menganut sistem ”the voice of people is the voice of God.” Artinya rakyat adalah pemilik kekuasaan dan sumber hukum. Kekuasaan rakyat menurut sistem demokrasi adalah milk rakyat dan melalui rakyat pula untuk mencapai kedaulatan rakyat dan tujuan-tujuannya, serta kepentingan-kepentingannya.

Konsep demokrasi pada awalnya lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum Yunani Kuno. Konsep itu kemudian dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 M. Demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena Negara kota (city state) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah Negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu pula, ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara resmi, sedangkan mereka yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya. Gagasan demokrasi Yunani Kuno ini berakhir pada abad pertangahan.

Bentuk demokrasi pada Abad pertengahan ini ditandai dengan peralihan demokrasi dari kekuasaan rakyat kepada kekuasaan agama (Paus) yang melembaga dalam pemerintahan dengan struktur masyarakat yang bersifat feodal, dan tandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan. Kaum bangsawan dan agamawan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia perpolitikan. Namun menjelang abad pertengahan beakhir, timbul kembali keinginan untuk menghidupkan demokrasi. Lahirnya magna charta (piagam besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi. Dalam magna charta disebutkan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Selain itu piagam tersebut juga memuat dua prinsip yang sangat mendasar; pertama, adanya pembatasan kekuasaan raja; kedua, hak asasi menusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat adalah lahirnya renaissance dan reformasi. Ketika itu muncul pula gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke 16, bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja Katolik. Marthin Luther berada dibalik revolusi ini yang kemudian memunculkan gereka protestan. Di Barat (Abad Modern), John Locke seorang filosof Inggris (1632-1704) melahirkan cirri khas demokrasi rakyat yang berorientasi pada hak live (kehidupan), liberal (kebebasan), dan property (hak memiliki). Sementara itu filosof asal Perancis Montesquieu (1689-1944) melahirkan apa yang dikenal dengan “tiras politica”. Tokoh-tokoh lain yang turut menonjol dalam mengembangkan demokrasi di Barat adalah Jean Jacques Rousseau dan Thomas Jefferson .

The New Ensiklopedi Britannica kembali menerangkan bahwa Dalam perkambangannya, setidaknya ada beberapa bentuk demokrasi yang muncul diantaranya; demokrasi langsung (direct democracy) yaitu corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan secara langsung oleh semua warga Negara dalam membuat keputusan politik. Ada pula demokrasi perwakilan (representative demokrasi) yaitu corak pemerintahan yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat (warga negara diberi hak untuk turut serta menentukan keputusan politik melalui badan perwakilan rakyat. Dan terakhir demokrasi liberal/konstitusional (liberal democracy/constitusional democracy) yaitu sistem politik dengan banyak partai dimana kekuasaan politik berada ditangan politisi sipil yang berpusat di parlemen.

Sesungguhnya, implementasi sistem demokrasi tidaklah baku. Meski memiliki konsepsi dasar yang sama yaitu; kedaulatan ada di tangan rakyat, akan tetapi mekanisme penerapan demokrasi di sejumlah Negara kerap tak sama. Di Indonesia misalnya, saat ini dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila. Dahulu, sejak didekritkannya kembali UUD 1945 oleh Preseiden Soekarno pada 5 Juli 1959, maka ketika itu berlaku apa yang disebut dengan “Demokrasi Terpimpin” yang pelaksanaannya diantur dalam Ketetapan MPRS nomor VIII/MPRS/1965. Demokrasi terpimpin dimaksudkan untuk menentang sifat-sifat liberal demokrasi Barat yang bertentangan dengan azas-azas permusyawaratan untuk mencapai mufakat sesuai Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya demokrasi terpimpin terlalu menonjolkan kepemimpinannya yang diberi hak untuk mengambil keputusan apabila tidak dicapai mufakat dalam suatu permusyawaratan, dan oleh karena itu meluncur kearah kediktatoran sehingga membuahkan pemberontakan G-30-S/PKI (1 Oktober 1965).

Secara umum Barat memandang bahwa sistem demokrasi merupakan sistem terbaik yang tiada banding. Ia dipandang sebagai evolusi sistem kehidupan terakhir yang pernah dilahirkan peradaban manusia. Pandangan gegabah tersebut semakin menemukan pembenarannya melalui analisa Francis Fukuyama dalam The And of History. Menurut Francis Fukuyama bentuk-bentuk pemerintahan sebelum kemunculan demokrasi liberal yang dikembangkan Barat saat ini adalah irasionalitas-irasionalitas yang pada umumya ditandai dengan berbagai kerusakan sehingga menyebabkan keruntuhan mereka. Sebaliknya ia berpendapat bahawa demokrasi liberal bebas dari kontradiksi internal yang fundamental seperti itu sehingga ia menjadikan demokrasi liberal sebagai “titik akhir” dari evolusi idiologis umat manusia, dan bentuk final pemerintahan manusia sehingga ia bisa disebut sebagai “akhir sejarah”. Francis mengikuti aliran Hegel dan Marx yang percaya bahwa evolusi masyarakat manusia tidaklah “open ended” tetapi ia akan berakhir bila manusia mencapai suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Pandangan ini jelas tidak benar. Demokrasi nyata-nyata belum memberikan pelayanan memuaskan bagi perkembangan perdamaian dan keadilan. Tak sedikit dari Negara-negara yang menganut demokrasi (tak terkecuali Amerika) mengalami ketimpangan social cukup tinggi. Kerusuhan, peperangan, kelaparan, kemiskinan menjadi tayangan sehari-hari tak terkecuali di negara-negara makmur sekalipun. Demokrasi sesungguhnya memiliki dua waja yang berbeda; ideal-ideologis dan wajah real-pragmatis. Sebagai prodak sekularisme, sistem demokrasi lahir dari hasil pergulatan antara rasionalitas dan kuasa gereja. Akibatnya akal Barat telah menganggap pemerintahan agama hanya akan membawa kemunduran. Oleh karenanya, bentuk pemerintahan secular, liberal, dan pluralis adlaah satu-satunya solusi agar tidak terjadi pemerintahan despotic dan authoritarian. Namun demokrasi sesungguhnya memiliki kelemahan, disana terdapat kekaburan otoritas, seperti dalam demokrasi liberal dimana rakyatlah yang berdaulat, namun itu terjadi hanya beberapa tahun sekali.

III. Natsir; tentang Islam dan Demokrasi

Sebelum menghadapkan pemikiran Natsir tentang Islam dan demokrasi, terlebih dahulu kita melihat apa yang beliau pahami tentang konsep Islam secara umum.

3.1 Pandangan Natsir tentang Islam

Dengan sangat jelas Natsir memahami Islam sebagai agama penyerahan diri secara totalitas yang berkonsekwensi pada kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah. Natsir mengatakan;

”Islam artinya damai, juga berarti menyerahkan diri dalam hal ini, yaitu menyerahkan diri, jiwa dan raga seluruhnya kepada Ilahi. Seorang muslim ialah seorang yang mematuhi dengan sesungguhnya akan segala suruhan Allah serta menjauhi larangan-larangan-Nya, baik yang berkenaan dengan kewajiban terhadap-Nya atau terhadap sesama manusia.”

Natsir juga menjelaskan bahwa penyerahan tersebut bukanlah penyererahan yang bersifat negatif atau dalam istilah beliau; “kurang akan makna” dimana seseorang tak lagi bisa berbuat apa-apa untuk mengusahakan diri menjadi manusia yang baik. Menurut Natsir, seseorang menyerakan dirinya kepada Allah yang Mahakuasa dengan gigih dan sekuat-kuatnya disebabkan karena yakin bahwa iradah Allah selaras dengan kehadiran manusia di dunia dan di akhirat nanti.

Bagi Natsir, Keterikatan seorang muslim dengan agamanya adalah suatu hal yang pokok. Sebab menurut sunatullâh, menantang aturan Ilahi merupakan sumber bagi kegagalan dan keruntuhan umat. Dalam salah satu penyampaian khutbah Idhul Fithri M. Natsir menjelaskan hal tersebut; ”Menentang aturan Ilahi adalah sumber dari kegagalan dan keruntuhan. Iniilah sunatullah yang berlaku bagi umat terdahulu, tetap berlaku bagi umat sekarang, dan bagi umat-umat yang akan datang seterusnya.” Islam mengikat pemeluknya dengan aturan-aturan dan undang-undang yang menghajatkan ketundukan. Tak terkecuali ketika dihadapkan pada persoalan hubungan antara manusia dengan adat istiadat. Padalah ia juga dipandang masyarakat sebagai aturan yang sakral.

Katiannya dengan hal di atas, maka Natsir memandang bahwa produk budaya suatu daerah dalam bentuk adat-istiadat tidak dapat selamanya mengikat seseorang untuk tunduk dan patuh kepada aturan tersebut, apalagi jika ia adalah seorang muslim. Karena sebagai seorang muslim, ia harus mendahulukan syari’at-Nya. Adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan syari’at maka Islam menjaga dan membiarkannya berkembang. Namun sebaliknya, adat-istiadat yang menyalahi aturan syari’at maka ia harus dikalahkan. Dalam sebuah polemik tak berkesudahan tentang pembagian harta waris yang terjadi di ranah Minag tahun 1939, dan ketika salah satu ormas Islam semisal Perti (Persatuan Tarbiyah Islam) mengajukan usul kepada pemerintah agar polemik itu dikembalikan kepada hukum Islam, Natsir sangat menyambut positif usulan tersebut. Dengan tegas ia mengatakan; ”Agama Islam telah menetapkan suatu peraturan pembagian harta warisan dengan cukup jelas dan terang. Tiap-tiap seorang muslim tentu juga seorang Minangkabau muslim tidak lepas dari peratuan agama tersebut.” Tidak hanya sampai disitu, Natsir juga tampak tidak setuju dengan adat istiadat yang dipoles menyerupai Islam kemudian diakui identitasnya asebagai ajaran Islam. Tegas-tegas Natsir menyebutnya sebagai “bid’ah” dalam agama yaitu perbuatan-perbuatan yang disangka oleh yang melakukannya sebagai kewajiban atau anjuran. Tetapi menurut agama, sebenarnya tidak.’’ Gamal Abdul Nasir (penulis asal Malaysia) turut mengomentari pula sosok M. Natsir; “Bagi mujahid da’wah yang satu ini, kemajuan masyarakat Islam hanya dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara murni (tidak tercampur dengan syirik, bid’ah, khurafat, takhayyul) dan konsekwen.”

Kesimpulannya, dalam hal apapun seorang muslim harus melandasi setiap aktifitasnya dengan barometer yang telah ditetapkan oleh syari’at. Sebab bagi Natsir risalah Rasulullah mencakup prinsip-prinsip dan dasar hidup ber-’aqidah, ber-syari’ah, dan ber-nizham (undang-undang). Inilah keuniversalan syari’at Islam itu, dimana Islam tampil sebagai aturan hidup yang mengayomi pribadi-pribadi manusia, baik mereka yang muslim maupun mereka yang berbeda agama dengan ketentuan-ketentauan yang telah ditetapkan oleh syari’at. Bagi Natsir, mayoritas jumlah Islam di suatu tempat tidak akan menyebabkan ketertindasan posisi minoritas, sebab agama Islam melarang kepada umatnya untuk memaksakan doktrin agamanya kepada orang lain (Laa Ikraaha fiddiin) . Rasulullah sendiri menurut Natsir pernah mempraktekkan apa yang dikenal dengan ”Piagam Madinah” ketika harus hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan mempertahankan kedaulatan secara bersama-sama.

Tentang cakupan ajaran Islam, Natsir berkesimpulan bahwa Islam begitu lengkap. Bagi Natsir, Islam adalah aturan kehidupan yang didalamnya mengatur aspek ibadah antara pribadi manusia dengan Rabb-Nya sekaligus mengatur batasan-batasan mu’amalah antara sesama manusia. Semua aturan itu tercakup dalam tujuan hidup manusia di bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan makna yang sebenar-benarnya.

Melihat data-data di atas, tampak sekali bahwa pemahaman Natsir tentang Islam adalah ketundukan seseorang kepada Allah melalui ketundukan kepada aturan-aturan-Nya secara menyeluruh, lebih memilih hukum Islam dari hukum-hukum lainnya.

3.2 Pandangan Natsir tentang Demokrasi

Dalam kancah politik, Natsir memulai aktifitasnya melalui Partai Serikat Islam tahun 1930. Taklama setelah itu, beliau mendapat amanah untuk memimpin wilayah cabang Bandung. Keterlibatannya dalam partai politik semakin mengental sejak dinobatkan sebagai ketua umum Partai Masyumi pada tahun 1949 sebagai kendaran berdemokrasi. Dalam merealisasikan cita-cita Partai yaitu Ajaran dan hukum Islam yang teraplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, ia menegaskan tiga jalan yang ditempuh; 1. Lapangan parlementer (legislatsif), 2. Lapangan pemerintahan (eksekutif) dan 3. lapangan pembinaan ummat. Kita dapat melihat ketiga aspek itu dilakukan oleh Natsir dan kawan-kawannya.

Sebagai tokoh yang menerima demokrasi sebagai jalan yang legal untuk menentukan arah kebijakan negara, Natsir tetap memiliki pemahaman tersendiri tentang praktek demokrasi. Natsir mengistilahkan ide demokrasinya dengan sebutan “Teistik Demokrasi”. Istilah ini mengacu kepada bentuk pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Itulah yang yang dilakukan Natsir dengan dukungan sejumlah partai Islam dalam sidang Konstituante. Dengan demikian, hukum-hukum Islam yang menjadi urat nadi mayoritas muslim di Nusantara ini dapat dilaksanakan dan menciptakan kebaikan bagi negeri. Dalam pidatonya di sidang konstituante yang membahas tentang dasar Negara, Natsir mencoba memahamkan kepada peserta sidang bahwa Islam memiliki keunggulan sistem dibandingkan dengan dua pilihan lainnya yaitu; pancasila dan sosial–ekonomi. Salah satu statemen Natsir yang terkenal ketika itu adalah;

” Saudara ketua. Ada tiga dasar yang telah dikemukakan dalam Komisi I yang dimajukan sebagai dasar Negara: Pancasila, Islam dan Sosial-ekonomi. Kewajiban saya dan kawan-kawan saya dari fraksi Masyumi adalah untuk menghidangkan kemuka sidang pleno yang terhormat … yakni kehendak kami, sebagaimana yang sudah diketahui oleh kita semua, supaya Negara Republik Indonesia kita ini berdasarkan Islam, Negara demokrasi berdasarkan Islam.

Gagasan Natsir yang mengusung ide Islam sebagai dasar negara merupakan perwujudan keyakinan Natsir terhadap ajaran Islam. Natsir memahami bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim, maka ia harus memiliki kepercayaan yang kuat kepada hal-hal berikut; 1) percaya dengan adanya Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai hidup, 2) percaya dengan wahyu Tuhan kepada Rasul-Nya, 3) percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dan manusia atau perseorangan, 4) percaya dengan hubungan ini dapat memengaruhi hidupnya sehari-hari, 5) percaya bahwa dengan matinya seseorang, kehidupan rohnya tidak berakhir, 6) percaya dengan ibadah sebagai cara mengadakan hubungan Tuhan, 7) percaya dengan keridhaan Tuhan sebagai tujuan hidup manusia. Menurut Natsir, ahli-ahli fakir Barat yang modern dan terkemuka telah sampai kepada kesimpulan, bahwa Islam sanggup dan mampu memeberikan penjelasan yang dirindukan dan dihasratkan untuk melepaskan bangsa manusia dari bencana.. Natsir juga meyakini bahwa Islam itu adalah totalitas kehidupan dan penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, aktifitas seorang muslim untuk berbangsa dan bernegara harus benar-benar ditujukan untuk pengabdian keapda Allah. Lebih lanjut Natsir menguaraikan bahwa tujuan kaum muslimin, minimal ada tiga hal yaitu;

1. Mencari kemerdekaan untuk kemerdekaan Islam agar berlaku susunan dan peraturan Islam

2. Untuk kemaslahatan dan keutamaan ummat Islam khususnya

3. dan makhluk Allah pada umumnya.

Dalam sebuah tulisan berjudul “Islam ‘Demokrasi’ ?” Natsir menolak keras ide Soekarno mencoba menawarkan ide “islam disisipkan/ditambahkan kedalam Negara. Waktu itu Soekarno beranggapan bahwa dalam ruang demokrasi dimana di sana terdapat perwakilan dari rakyat maka agama dapat disisipkan kedalamnya. Meski agama dipisahkan dari Negara namun jika didalamnya terdapat mayoritas politisi muslim maka tidak akan ada peraturan yang berjalan kecuali bersifat Islam. Namun bagi Natsir, Islam bukanlah semata-mata bentuk tambahan atau ekstra bagi sesuatu yang harus dimasukkan kepada suatu Negara. Akan tetapi, menurut prinsip Islam, Negara justeru merupakan alat dan perkakas bagi berlakunya hukum-hukum Islam. Jika kemudian ada yang bertanya; bukankah Islam itu demokratis ?, maka jawaban Natsir untuk pertanyaan itu adalah; Islam memang demokratis dalam artian anti, istibdad atau absolutisme atau kesewenang-wenangan. Disisni Natsir menolak keras ide penyisipan Islam (mengambil Islam secara parsial) itu.

Dalam pemberlakukan hukum-hukum Islam di sebuah negara, Natsir berpandangan bahwa segala peraturan Islam yang sudah jelas atau merupakan prinsip pokok Islam tidak perlu menunggu keputusan Majelis Syura untuk kemudian baru dijalankan, karena ia adalah sesuatu yang final dan tetap. Bahkan hal-hal seperti itu tidak boleh diputuskan dengan cara undian “separo tambah satu suara” (voting) atau bergantung kepada siapa yang duduk di Negara tersebut. Meskipun dengan ini ada yang mengatakan Islam tidak demokratis, Natsir mengatakan; “itu terserah” sebab baginya; “Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu begrip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam tak usah demokrasi 100 %, bukan pada otokrasi 100 %. Islam itu…. yah Islam.” Demikian menurut Natsir.

Melalui pernyataan di atas, dengan jelas Natsir menyebutkan adanya “Majelis Syura” dalam konsep pemerintahan yang diinginkannya, meskipun secara umum sistem demokrasi tidak menggunakannya. Apa yang dimaksudkan Natsir tentang Majelis Syura memang tidak begitu dijelaskan secara mendetail dalam tulisan-tulisannya. Akan tetapi jika merujuk kepada model organisasi di dalam tubuh Partai Masyumi, agaknya kita dapat mengambil gambarannya.

Petama, Terbentuknya Partai Masyumi adalah kendaraan ummat Islam untuk mencapai cita-cita Islam yang memilik Tujuan secara tertulis yaitu: 1) Menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam, dan 2) Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan Negara. Kedua, berdasarkan kedua point diatas, maka salah satu prinsip Islam dalam urusan Negara adalah berlakunya sistem syura yang mewajibkan adanya Majelis Syura. Pasal VII dari penjelasan sistem organisasi Partai Masyumi menjelaskan adanya majelis itu yang mereka sebut dengan; “Majelis Syuro.” Salah satu diktum point kesatu berbunyi; “Disamping permusyawaratan dan pimpinan partai tersebut dalam pasal V dan VI ada Majelis Syura yang terdiri dari para alim ulama.” Sementara itu hak dan kewajiban Majelis Syura dituangkan dalam penjelasan AD ART pada Pasal ke 4 point ke 7 tentang Hak dan Kewajiban Majelis Syura. Point-point secara keseluruhan adalah;

1. Majelis Syura pusat berhak mengusulkan hal-hal yang mengenai politik kepada Dewan Pimpinan Partai

2. Majelis Syura pusat wajib memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan soal-soal keagamaan yang dikemukakan oleh Dewan Pimpinan Partai.

3. Dewan Pimpinan Partai wajib meminta fatwa kepada Majelis Syura Pusat dalam soal-soal politik yang dianggapnya mengenai hukum agama

4. Keputusan yang diambil dengan suara bulat oleh Majelis Syura pusat mengenai hukum agama adalah keputusan yang tertinggi

5. Hak dan kewajiban Majelis Syura Pusat diluar sidang lengkap diwakili dan dijalankan oleh Dewan Harian Majelis Syura Pusat.

6. Dewan Harian Majelis Syura Pusat bertanggung jawab atas pekerjaan kepada sidang lengkap Majelis Sura Puat.

Secara umum, prinsip musyawarah yang ada di dalam Islam sangat dijunjung tinggi oleh Nartsir karena merupakan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Dalam majalah Suara Masjid edisi syawal – Dzulhijjah 1402 No. 95 pada rubrik Pesan dari Mimbar Natsir menegaskan bahwa;

“Ajaran Islam menegaskan tentang prinsip musyawarah yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pemimpin, agar ia tidak menganggap dirinya paling pintar. Khittah yang demikian ini telah disunnahkan pada masa Rasulullah shalallahu ‘alihi wasallam dan diamalkan oleh para Khulafa’ ar Rasyidun di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup duniawi.” Bermusyawarah merupakan seni kepemimpinan untuk mencapai suatu tujuan dengan tenaga orang lain (to heve things done by other people).”

Dr. Ramly Hutabarat (Rektor UIKA Bogor) dalam bukunya “Hukum dan Demokrasi” menunjukkan perbedaan demokrasi Islam yang diusung Natsir dengan demokrasi di Barat. Natsir memandang bahwa legislative bukanlah segala-galanya dalam pemerintahan. Ia bukanlah satu-satunya yang memiliki supermasi tertinggi seperti yang dianut oleh Barat. Dalam konsep demokrasi Barat, pada umumnya semua urusan diserahkan kepada eksekutif dan legislative. Undang-undang dibuat oleh pemerintah dan wakil rakyat. Lain halnya dengan pandangan Islam dimana Natsir berpandangan bahwa yang dapat diperbincangkan dalam lembaga tersebut adalah cara-cara untuk menjalankan semua hukum, atau teknis pelaksanaan hukum dimana hukum itu sendiri telah tetap sebagaimana yang digariskan oleh Allah. Aktifis Darul Islam; Kahar Muzakkar di dalam bukunya, “Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia” juga sepakat dengan konsep Natsir ini.

Bagi Natsir, dalam menjalankan pemerintahan Negara demokrasi berdasarkan Islam, maka sumber kekuasaan bagi penguasa adalah ketaatannya kepada undang-undang. Dalam hal ini yang berdaulat adalah hukum. Kekuasaan diterima atas pemilihan dan kerelaan rakyat. Kekuasaan digunakan untuk menegakkan yang benar, dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat, baik yang lemah maupun yang kuat. Dalam hal ini penguasa berhak atas kekuasaan rakyat selama ia menjalankan kekuasaannya di atas kebenaran. Rakyat juga harus diberikan hak untuk mengoreksi dan membetulkan perjalanan penguasa, bila ternyata bersalah. Dalam pidato yang berjudul ” Demokrasi dibawah Hukum” sebagai tanggapan atas demokrasi yang dibawa orde lama dan demokrasi yang akan dijalankan ole horde baru. Natsir kembali mengingatkan akan pentingnya penegakkan hukum untuk semua kalangan dari tingkat Pemimpin hingga rakyatnya. Setelah mengutip surah an Nisah: 59 (tentang ketaatan pada ulil amri) dan pidato Abu Bakar seusai di bai’at sebagai Pemimpin bagi kaum muslimin, Natsir mengatakan bahwa sumber kekuasaan penguasa adalah ketaatannya sendiri kepada undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, undang-undang yang berdaulat adalah undang-undang Ilahi. Kekuasaan diterima atas pilihan dan kerelaan rakyat. Kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan diantara seluruh rakyat. Penguasa berhak atas ketaatan rakyat selama ia menjalankan kekuasaannya atas kebenaran (mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya).

Menurut Firdaus Syam, Natsir sudah sangat maksimal menjalankan tugasnya di konstituante, termasuk ketika memperjuangkan agar Islam menjadi dasar Negara. Dipihak lain Natsir berhasil menepis kecurigaan partai-partai non Islam. Ia bersama Prawoto Mangkusasmito, Osman Raliby dan pemimpin progresif lainnya mampu bergerak jauh ketika partai Islam harus menyesuaikan diri dengan realitas yang ada dalam tubuh konstituante. Perjuangan Natsir dalam kelompok nasionalis Islam berhadapan dengan nasionalis sekuler di konstiutante merupakan potret keberanian dan keteguhan seorang Natsir dalam menampakkan ide-idenya ditengah-tengah keberagaman.

Penutup

1. Islam adalah agama yang lengkap, mengurusi semua aspek kehidupan. Melalui pandangan ini, Natsir menjadikan sarana perpolitikan sebagai salah satu upaya menegakkan agama.

2. Politik sejatinya tidak dapat dilepaskan dari agenda penegakkan Risalah Allah di bumi ini, karena Islam mengatur seluruh aspek hidup. Dlaam konteks inilah, penulis melihat bahwa M. Natsir telah menjalankan fungsi Islam sesuai yang diyakininya. Sebagaimana Al Imam Ibnu Qayiim berpandapat bahwa antara syari’ah dan siyasah tidak boleh dipisahkan dalam menjalankan sistem hukum. Kerna menurutnya, pemisahan tersebut sama halnya dengan pemisahan semisal hakikat dan syari’at, ‘aql dan Naql. Syari’ah dan siyasah adalah satu rumpun di bawah keumuman Risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Pemisahan hanya ada pada shahih dan fasidnya. Yang baik adalah yang sesuai dengan syari’ah, demikian pula sebaliknya. Baik siayasah, hakikat atau thariqah semuanya ada dalam satu wadah yang dibangun diatas keumuman Rasialah Nabi yang telah sempurna.

3. Natsir menginginkan Negara ini dijalankan berdasarkan kepada asas Islam. Melalui sistem demokrasi, Natsir memperjuangkan visi dan misi Partainya.

4. Melalui sistem demokrasi ini, Natsir tetap menganggap pentingnya Majelis Syura. Dimana untuk persoalan-persoalan baku dalam agama, tidak ada sistem voting atau suara terbanyak. Negara hanya menjalankan dan mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis pelaksanaan.

—————- Wallahu A’lam Bishawab —————–

Daftar Pustaka

1. Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan, Jakarta: Darul Falah, 1999

2. Abu Ridho, ‘Amal Siyasi; Gerakan Politik dalam Dakwah, Bangung: Syamil Cipta Media, 2004

3. A.G Pringgodigdo, et, all, Ensiklopedi Umum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1977

4. A.G Pringgodigdo, et, all, Ensiklopedi Umum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1977

5. Buletin Da’wah yang diterbitkan oleh DDII masjid Al Munawarah , 27 September 1968

6. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

7. Dwi Purwoko, et, all, Negara Islam; Percikan Pemikiran H. Agus Salim, KH. Mas Mansyur, Mohammad Natsir, K.H. Hasyim Asy’ari, Depok: Permata Aristika Permata Kreasi, 2001

8. Endang Saefudin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1977

9. Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam; Pokok-pokok Pemikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

10. Francis Fukuyama, The and of History and The Last Man, terj. Mohammad Husein. A, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2001

11. Firdaus Syam, Amin Ra’is dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern, Jakarta: Khairul Bayan, 2003

12. Gamal Abdul Nasir, Mohammad Natsir Pendidik Ummah, Malaysia; Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003

13. John L. Esposito, Islam and Politic, terj. Joesoef Sou’yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

14. Lukman Hakim (Ed), M. Natsir di Panggung Sejarah Republik, Jakarta Penerbit Republika, 2008

15. Majalah Islamiya, Edisi: Thn 1 No. 6, Juli _ September 2005

16. M. Natsir, Marilah Shalat, Jakarta; Media Da’wah, 2006

17. M. Natsir, Capita Selecta 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973,

18. M. Natsir, Demokrasi dibawah Hukum, Jakrarta: Media Da’wah, 2002

19. M. Natsir, Capita Selecta 1 , Jakart; Bulan Bintang, tt, hal. 177

20. M. Natsir, Kumpulan khutbah Hari Raya, Jakarta; Media Da’wah, 1987

21. M. Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara, Jakarta: Media Da’wah, 2000

22. M. Natir, Politik Melalui Jalur Dakwah, Jakarta: Media Dakwah, 2008

23. M. Natsir, Indonesia di Persimpangan Jalan, Jakarta: PT. Abadi, 1984

24. M. Natsir, Dapatkah Dipisahkan Politik dari Agama ?, Jakarta: Penerbit Mutiara, 1953

25. M. Natrsir, Keragaman Hidup Antar Agama, Jakarta; Penerbit Hudaya, 1970

26. M. Natsir, Islam dan Kristen di Indonesia, Bandung; Bulan Sabit, 1969

27. M. Natsir, Peran Islam dalam Pembangungan, Jakarta: Youth Islamic Syudy Club (YISC), 1978

28. Majalah Suara Masjid, Edisi. Syawal – Dzulhijjah 1402 H/Agustus 1982 M No: 95

29. Muhammad ‘Imarah, Ma’rakah al Musthalahât baina al Gharb wa al Islam, terj. Mustahlah Maufur, Jakarta: Rabbani Press, 1998

30. Pepora 8, Kepartaian di Indonesia, Jakarta: Kementrian Penerangan Republik Indonesia, 1951

31. Robert P. Gwinn (Ed), The New Encyclopedia Britannica, Chichago: The University of Chichago, 1992

32. Ramli Hutabarat, Hukum dan Demokrasi, Jakrata: Biro Riset DDII, 1999

33. Syamsuddin bin Abdillah bin Muhammad bin Abi Bakr Ibn al Qayyim al Jauziyah, I’lâm al Muwaqqi’în, Beirut: Dâr al Jîl, tt

34. Tim Editor, Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978

35. Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi dan Hak-hak Asasai Manusia Masyarakat Madani

36. Yusuf Abdullah Puar (Ed), Mohammad Natsir; 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, Jakarta: Pustaka Antara, 1978

Tesis Sartori itu relevan dengan kejadian aktual yang baru saja terjadi pasca-Sidang Paripurna DPR yang menunjukkan kekalahan kubu SBY dalam voting kebijakan 'bailout' Century. Meski Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono terpilih dengan mengantongi dukungan 60,8%, dan Partai Demokrat juga tampil sebagai pemenang pemilu legislatif, pemerintahan SBY jilid kedua seperti 'tersandera' oleh parlemen. Sejak menit pertama pascapelantikannya sebagai presiden, SBY seperti 'tertawan' secara politis oleh kasus Century. Bola liar kasus Century ini bermula dari inisiatif beberapa anggota DPR, termasuk dari mitra koalisi, yang kemudian berkembang menjadi hak angket yang berujung pada kekalahan memalukan kubu SBY di sidang paripurna.



Koalisi obesitas



Mengapa pemerintahan SBY-Boediono yang didukung enam partai dengan total kekuatan di parlemen mencapai 75,54% atau 423 dari 560 kursi gagal mengamankan Century? Mengapa SBY yang menang secara meyakinkan di pilpres lalu dan di-'back-up' Demokrat, gagal total mendisiplinkan mitra koalisinya?



Ada beberapa jawaban. Pertama, desain presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai seperti kasus di Indonesia, untuk kesekian kalinya, terbukti belum menghasilkan pemerintahan yang efektif. Menurut Cross-National Survey Scott Mainwaring (1993), tidak ada satu pun dari 31 negara yang demokrasinya stabil menerapkan kombinasi sistem presidensial dan multipartai seperti terjadi dalam kasus Indonesia. Mainwaring menyebutnya sebagai 'difficult combination' (kombinasi sulit) karena tiadanya kekuatan mayoritas partai yang menguasai parlemen akan mengakibatkan 'deadlock'. Hal itu memberi peluang bagi DPR 'mengganggu' presiden yang mendorong munculnya konflik presiden-DPR. Selain itu, jika dibandingkan dengan sistem dua partai, sistem multipartai rentan melahirkan polarisasi ideologis. Sistem presidensial dengan kepartaian yang banyak juga mengakibatkan sulitnya membentuk koalisi permanen antarpartai.



Kedua, pada tataran lebih teknis, SBY gagal membentuk format koalisi yang kokoh yang dirajut dengan kontrak politik yang mengikat. Kontrak politik dan pakta integritas yang ditandatangani di Bravo Media Center yang lalu hanya memuat poin-poin yang normatif dan multitafsir. Meski disebutkan mitra koalisi harus mendukung pemerintahan baik di kabinet maupun di parlemen, PKS dan Golkar masih bisa berkilah bahwa kegarangan mereka dalam kasus Century justru dalam kerangka mengimplementasikan poin penting dalam kontrak, yakni 'koalisi harus didasarkan pada cita-cita reformasi untuk membangun 'good governance'.'



Ketiga, SBY juga lupa bahwa koalisi bukanlah entitas kolektif yang bersifat tunggal. Keenam partai mitra koalisi, yakni Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP memiliki kepentingan politik, ekonomi dan elektoral yang berbeda-beda. Koalisi obesitas yang digalang SBY dibangun di atas fondasi pragmatisme sehingga sikap mitra koalisi di parlemen sangat ditentukan arah mata angin. Jika ada kebijakan pemerintah yang populis, mereka akan ramai-ramai mengklaim bagian dari kontribusi koalisi. Sebaliknya, jika ada kebijakan yang tidak populer seperti 'bailout' Century, mereka akan segera menarik diri dari getah kebijakan yang tidak populis itu. Dengan demikian, mereka bisa investasi elektoral untuk kepentingan Pemilu 2014. Saat yang sama, kasus Century juga bisa menjadi arena untuk meningkatkan 'bargaining position' untuk mendapatkan insentif koalisi yang lebih besar yang sebelumnya mereka peroleh.



Tersandera koalisi



Pasca-Sidang Paripurna DPR pada 3 Maret, konstelasi politik di parlemen berubah drastis. Kekuatan SBY sekarang hanya bertumpu pada Demokrat, PAN, dan PKB. Kekuatan ketiganya di DPR hanya 222 kursi atau 39,64%, masih jauh untuk mencapai 'single majority' di parlemen. Sementara itu, kekuatan Golkar, PKS, dan PPP di parlemen mencapai 36%. Jika Golkar, PKS, dan PPP yang 'membangkang' dalam sidang paripurna dikeluarkan dari barisan oposisi secara bersamaan, itu sama saja 'bunuh diri' politik. Ketiga partai itu bisa menambah amunisi bagi oposisi. Suhu politik di DPR bisa memanas yang diikuti inisiatif hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pemakzulan Boediono yang bukan tidak mungkin akan mengarah pada SBY. Pada tataran jangka panjang, hubungan eksekutif dan legislatif akan terus-menerus 'panas-dingin'. Efektivitas pemerintah akan terganggu jika tidak ditopang dukungan politik yang memadai di legislatif.



Itulah yang saya sebut sebagai tersandera oleh koalisi. SBY tidak bisa berbuat banyak atas 'pembangkangan' mitra koalisinya dalam kasus Century. Dengan menyadari realitas yang tidak menguntungkan itu, SBY menurunkan tensi 'permusuhan' dengan mitra koalisinya seperti disampaikan dalam 'pledoi' politiknya saat menanggapi Sidang Paripurna DPR. SBY memang menyinggung soal etika koalisi dalam pidatonya, tapi dia tidak secara eksplisit menyebut 'reshuffle' kabinet. Namun, SBY sudah benar dengan tidak mengungkapkan urusan koalisi di pidato itu karena karut marut koalisi adalah masalah internal. Bukan berarti SBY melupakan 'pengkhianatan' sebagian mitra koalisi di sidang paripurna itu.



SBY dan Demokrat tentu sedang memikirkan bagaimana mekanisme mendisiplinkan mitra koalisinya. Salah satu yang mengemuka adalah menimbang alternatif kocok ulang koalisi dengan mempertimbangkan format koalisi yang ramping dengan membuang salah satu dari Golkar, PKS atau PPP. Di antara Golkar, PKS, dan PPP akan dicari mana yang paling berpotensi menjadi 'duri dalam daging' lalu dikeluarkan dari koalisi. Yang bisa diajak 'rujuk' kembali akan diikat dengan kontrak koalisi yang lebih 'binding'.



Rumus utamanya, koalisi ramping tapi sehat itu harus mencapai 50% lebih di parlemen. Dalam hal ini, jika dibandingkan dengan PPP dan PKS, Golkar punya daya tawar paling tinggi. Golkar adalah peraih kursi terbesar kedua di DPR sehingga jika ditambahkan dengan Demokrat, PAN, dan PKB, SBY sudah mengamankan 58%. Golkar juga sarat dengan politisi yang lihai dan sudah lama makan asam garam sehingga bisa diharapkan membantu saudara mudanya di Demokrat yang terlihat masih hijau dalam berpolitik. Pidato Aburizal Bakrie yang 'bersahabat' kemarin juga menunjukkan karakter Golkar yang tidak bisa jauh dari kekuasaan karena banyaknya kepentingan bisnis dan politik elite-elite Golkar yang akan terganggu jika partai ini menjadi oposisi.



Pertarungan pascasidang paripurna akan makin sering diwarnai pertarungan antarmitra koalisi Demokrat untuk memperbesar 'power sharing'. PAN dan PKB tentu mengharapkan 'reward' atas 'pengorbanan' mereka yang solid mendukung Demokrat. Insentif itu baru bisa didapat jika menteri dari Golkar, PPP, dan PKS dikocok ulang. Bagi sebagian elite Demokrat, perilaku zig-zag PPP tak termaafkan. Namun, PKS mungkin paling terancam jika terjadi kocok ulang. PKS dianggap tidak tahu diri meski sudah mengantongi empat menteri, padahal suaranya tak berbeda jauh dengan PAN, PPP, dan PKB.



Pada saat yang sama, SBY akan menjajaki kemungkinan mencari 'investor politik' baru, entah PDIP atau Gerindra. Harapannya tentu ada perubahan sikap PDIP dalam kongres mendatang. Hubungan baik dengan Gerindra belakangan ini mungkin bisa dilanjutkan. SBY dengan Prabowo memiliki 'political chemistry' yang lebih baik dibandingkan dengan Wiranto yang dituding sebagai pembunuh karier militer Prabowo. SBY dan Prabowo sama-sama dari satu angkatan di Akabri. Prabowo juga bisa berharap dapat tiket di 2014 dari Demokrat karena SBY secara konstitusional tak bisa dicalonkan lagi. Di atas segalanya, tawaran 'power sharing' tentu menggiurkan karena basis koalisi di Indonesia lebih diikat pragmatisme ketimbang ideologi. Jika PDIP dan Gerindra berhasil digaet, bukan tidak mungkin Golkar, PKS, dan PPP diceraikan dari koalisi.

Di tengah carut-marutnya dunia hukum dan kepemimpinan di negeri kita, ada baiknya kita menengok kembali kisah kehidupan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafy, seorang ulama besar, yang sangat terkenal ketinggian ilmu dan akhlaknya. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada 80 Hijriah (699 M) dan wafat pada tahun 150 Hijriah (767 M), tepat saat Imam al-Syafii lahir. Sering dikatakan, Imam yang satu pergi, datang Imam yang lain. Nama asli beliau sejak kecil adalah Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Mah.



Sejak kecil, Imam Abu Hanifah hidup di tengah keluarga pedagang. Setelah dikenal sebagai seorang yang alim sekali pun, dia juga menjalankan perniagaan. Kehidupan Imam Hanafy pada masa hidupnya mengetahui peristiwa pergantian Kepala Negara dari tangan banu Umayyah ke tangan banu Abbasiyah. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan Abdul-Malik bin Marwan; kemudian ketika tahun 127 Hijriah, Kepala Negara jatuh di tangan Marwan bin Muhammad Al-Ja’dy (dari Banu Umayyah yang ke 14). Dan inilah akhir pemerintahan Banu Umayyah.



Ketika itu, Gubernur di Iraq selaku wakil Kepala Negara dijabat oleh Yazid bin Amr bin Hurairah Al Fazzary. Selaku Gubernur, ia berhak mengangkat seseorang yang di pilihya untuk menjabat suatu jabatan tinggi di bawah kekuasaannya. Pada suatu saat Imam Hanafy telah dipilih dan ditunjuk menjadi Kepala Urusan Perbendaharaan Negara (Baiitul-Mal). Tetapi pengangkatan itu ditolak oleh Abu Hanifah. Sampai berulang-kali Gubernur Yazid menawarkan pangkat yang tinggi itu kepada beliau, namun tetap ditolak.



Pada lain saat, Gubernur Yazid menawarkan lagi pangkat Qadli (penghulu negara) kepada Imam Hanafy. Tetapi beliau bersikap menolak tawaran itu. Melihat sikap Imam Hanafy, Gubernur mulai tidak senang. Mulailah muncul kecurigaan terhadap Sang Imam. Gerak-geriknya mulai diamati. Kemudian pada suatu hari, Sang Imam mulai diancam hukum cambuk dan penjara oleh penguasa. Tetapi sewaktu mendengar ancaman tersebut,



Sang Imam hanya menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekali pun–andai kata-aku sampai di bunuh olehnya.”



Suatu hari, Gubernur Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq dan dikumpulkan di muka istananya. Di antara yang datang, ada Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Dawud bin Abi Hind dan lain-lainnya. Mereka masing-masing lalu di beri pangkat (kedudukan) resmi oleh Gubernur. Tapi, Imam Hanafy tidak datang. Padahal, Sang Imam diberi jabatan tinggi, sebagai kepala “Tata Usaha” Gubernuran yang bertugas menandatangani semua surat-surat resmi yang keluar dan yang bertanggung jawab atas uang perbendaharaan negara yang di keluarkan dari Gubernuran. Semua surat resmi tidak akan dapat dilangsungkan keluar jika belum distempel (cap) dari tanda tangan beliau, dan uang dari perbendaharaan Negara (Baitul-Mal) tidak akan mungkin dikeluarkan sepeser pun, jika belum di tanda tangani (distempel) oleh beliau. Tetapi jabatan yang sepenting dan setinggi itu, tidak diterima oleh Imam Abu Hanifah.



Gubernur Yazid bersumpah: “Jika Abu Hanifah tidak sudi menerima angkatan ini, niscaya akan dipukul dia.” Para ulama yang mendengar sumpah Gubernur itu, lalu datang berduyun-duyun kepada Imam Hanafy untuk menyampaikan harapan mereka, supaya beliau bersedia menerima jabatan yang diberikan itu. Tapi, Sang Imam tetap kokoh dengan pendiriannya. Beliau tetap bersikeras menolak pengangkatan dari Gubernur itu. Akhirnya, sang Imam ditangkap dan dipenjara oleh polisi negara selama dua Jumat (dua minggu) dengan tidak dipukul. Kemudian – sesudah dua Jumat –baru dipukul/ di dera empat belas kali. Sesudah itu baru dibebaskan. Dalam riwayat lain dikatakan, suatu saat Imam Hanafy diangkat lagi oleh Gubernur Yazid bin Hurairah menjadi Qadli (Hakim) negeri di kota Kufah. Ttetapi dengan bersikeras ia tetap menolak. Karena itulah, ia ditangkap lagi dan dijebloskan ke dalam penjara.



Di dalam penjara -- karena ia tetap menolak pengangkatan itu – maka ia dijatuhi hukuman 110 kali cambuk. Hukuman itu dicicil, tiap hari 10 kali cambukan. Akhirnya, sang Imam dilepaskan kembali dari penjara sesudah merasakan 110 kali cambuk. Seketika keluar dari penjara, tampak kelihatan mukanya bengkak-bengkak, akibat bekas cambukan. Mengalami semua hukuman itu, Imam Hanafy hanya berucap: “Hukuman dunia dengan cemeti itu lebih baik dan lebih ringan bagiku daripada cemeti di akhirat nanti.”



Ujian kedua kepada Sang Imam datang pada tahun 136 Hijriah, dimasa Kepala Negara dijabat oleh Abu Ja’far Al-Manshur, saudara muda dari Abul Abbas As-Saffah, pendiri Bani Abbasiyah. Ketika itu Imam Hanafy berumur sekitar 56 tahun. Beliau dikenal sebagai orang besar yang gagah berani, ahli fikir yang hebat dalam memecahkan soal-soal yang bertalian dengan hukum-hukum agama.



Menurut riwayat, pada suatu hari Imam Hanafy mendapat panggilan dari baginda Al-Manshur di Baghdad. Sesampai di sana, ternyata sang Imam diangkat menjadi Hakim (Qadli) Kerajaan di Baghdad. Tawaran jabatan yang setinggi itu oleh beliau ditolak. Maka, Al-Manshur bersumpah dengan keras, bahwa ia harus menerima jabatan itu. Imam Hanafy pun juga bersumpah, tidak akan sanggup memegang jabatan itu. Sumpah itu terjadi berulang kali, sehingga seorang pegawai kerajaan mendekati Sang Imam dan berujar: “Apakah guru tetap menolak kehendak baginda, padahal baginda telah bersumpah akan memberikan kedudukan kepada guru?.”



Imam Hanafy dengan tegas menyatakan : “Amirul mu’minin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar kifarat sumpah saya.”



Oleh karena Imam Hanafy tetap menolak jabatan dari Kepala Negara, maka ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad, sampai masa yang telah ditentukan oleh Kepala Negara. Perlu dijelaskan, bahwa pada masa itu ulama yang terkemuka di Kufah, ada tiga orang dan antara mereka itu ialah Imam Ibnu Abi Laila.



Menurut riwayat, pada suatu hari Imam Hanafy dikeluarkan dari penjara, karena mendapat panggilan dari baginda Al-Manshur. Baginda menyerahkan jabatan Qadli (Hakim) negara kepada Abu Hanifah. Tetapi, lagi-lagi ia tetap menolaknya. Baginda lalu kepada: “Adakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?.”



Sang Imam menjawab: “Semoga Allah memperbaiki Amirul Mu’minin! Wahai Amirul Mu’minin, takutlah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau bersekutu dalam kepercayaan engkau dengan orang yang tidak takut kepada Allah! Demi Allah, saya bukanlah orang yang boleh dipercaya di waktu tenang, maka bagaimana saya tidak sepatutnya diberi jabatan yang sedemikian itu!.”



Baginda berkata: “Kamu berdusta, karena kamu patut memegang jabatan itu!.”



Imam menjawab: “Ya Amirul mu’minin! Sesungguhnya baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahwa saya tidak patut menjabat itu, dan jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang Hakim yang pendusta? Di samping itu, saya ini adalah seorang maula yang dipandang rendah oleh bangsa Arab, dan bangsa Arab tidak akan rela diadili oleh seorang golongan maula seperti saya ini.” Karena tetap menolak, sang Imam dijebloskan kembali ke dalam penjara.



Ada riwayat yang menyebutkan, Abu Ja’far Al Manshur memanggil Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats Tsauri dan Imam Syarik An Nakha’y untuk datang menghadap di hadapan baginda.



Setelah mereka bertiga menghadap, masing-masing diberi kedudukan dan diberi surat pengangkatan.



Kepada Imam Sufyan baginda berkata : “Ini penetapan engkau untuk menduduki Qadli di kota Bashrah maka itu berangkatlah ke sana!” , dan kepada Imam Syarik baginda berkata : “ Ini penetapan engkat untuk menduduki Qadli ibu kota saya dan sekitarnya, maka itu laksanakanlah !” Adapun Imam Abu Hanifah tidak mau menerima jabatan apapun. Baginda memerintahkan kepada pengawalnya, agar mengantarkan mereka ke tempat masing-masing, dan berkata pula kepada pengawalnya : “Barangsiapa menolak jabatan yang telah saya berikan ini, maka pukullah dia seratus kali pukul dengan cemeti.”



Imam Syarik menerima jabatan itu, dan Imam Sufyan lalu melarikan diri ke Yaman, dan Imam Abu Hanifah tidak mau menerima jabatan dan tidak pula melarikan diri. Sebab itu ia tetap dimasukkan ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman seperti yang telah diperintahkan oleh baginda Al Manshur. Yakni, setiap pagi, di dalam penjara, ia dicambuk dan leher sang Imam dikalungi dengan rantai besi yang berat.



Ada riwayat yang menyebutkan, al-Manshur pun pernah menggunakan jasa Ibu Abu Hanifah yang berusia lanjut untuk membujuk anaknya, agar bersedia menerima tawaran jabatan yang diberikan Kepala Negara. Pada setiap pagi, sang Ibu datang membujuk anaknya. Tetapi segala macam bujukan dan daya upaya sang ibu tadi senantiasa ditolak dengan keterangan yang baik.



Pada suatu hari sang ibu pernah berkata kepada anaknya: “Wahai Nu’man! Anakku yang kucintai! Buanglah dan lemparlah jauh-jauh pengetahuan yang telah engkau punyai itu. Karena tidak ada lain yang kau dapati selama ini, melainkan penjara, pukulan, cambuk dan rantai besi itu.!”



Perkataan sang Ibu yang sedemikian itu, hanya dijawaboleh sang Imam dengan lemah lembut dan senyuman manis: “Oo, ibu! Jika saya menghendaki akan keridhaan Allah SWT seemata-mata dan memelihara ilmu pengetahuan yang telah saya dapati, saya tidak akan memalingkan pengetahuan yang selama ini saya pelihara kepada kebinasaan yang dimurkai oleh Allah SWT.



Demikianlah, sang Imam tetap gigih dalam pendiriannya, meskipun harus menghadapi hukuman yang sangat memilukan. Setiap pagi, ia selalu menerima hukuman seberat itu. Tapi, al-Manshur tidak puas dengan hukuman yang dibjatuhkannya. Maka, suatu ketika, Imam Hanafy dipanggil oleh baginda supaya menghadapnya. Kemudian ia ia datang menghadap. Ketika itulah sang Imam disuguhi segelas minuman beracun. Tak lama, sesudah kembali ke dalam penjara, sang Imam menghadap kepada Allah SWT. “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un!.”



Beliau wafat di usia 70 tahun. Wafat di penjara, dalam kehidupan yang ia pi8lih sendiri, karena menolak jabatan yang ditawarkan kepadanya.



Hasan bin Imarah, yang memimpin prosesi pemandian jenazah sang Imam, berkata: “Mudah-mudahan Allah mengasihani engkau dan mengampuni semua kesalahan engkau, wahai orang yang senantiasa merasakan lapar selama tiga puluh tahun! Demi Allah, sesungguhnya engkau seorang yang menyusahkan orang banyak di masa kemudian engkau!.”



Tentu, sikap sang Imam memamg sangat luar biasa. Ia tidak tergoda oleh kekuasaan. Bahkan rela menerima hukuman ketimbang memegang jabatan tinggi yang ditawarkan padanya. Ia tidak gila jabatan. Sang Imam bersyukur dan bangga dengan kedudukannya sebagai seorang berilmu. Beliau tidak mengharamkan jabatan itu. Tetapi, beliau enggan menerima jabatan itu untuk dirinya.



Sepanjang riwayat yang boleh dipercaya, bahwa ketika telah merasa bahwa dirinya akan sampai ke ajalnya, sang Imam bersujud kepada Allah. Seketika itu wafatlah beliau dalam bersujud dengan khusyu’nya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Khaizaran, Baghdad.



Semoga kita dapat mengambil hikmah dan teladan dari Kisah Sang Imam Abu Hanifah! Islam tidak mengharamkan jabatan dan harta. Tetapi, Imam Abu Hanifah memberikan keteladanan, bahwa dunia adalah hal ”remeh” di matanya. Akhirat adalah kehidupan dan tujuan yang hakiki. (Disarikan dari buku Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab karya K.H. Moenawar Cholil (Jakarta: Bulan Bintang, cet. kesembilan, 1994)). [Depok, 7 Desember 2009/www.hidayatullah.com]

Bandingkan dengan hari ini...sesungguhnya wajar ketika para ulama menjabat sebuah jabatan namun ketidak wajaran adalah ketika berdusta atas amanah jabatannya tersebut...maka bagi yang tidak sanggup untuk berjuang diranah politik cari lah wadah perjuangan di bidang lain..jangan berhenti

Mahasiswa secara gamblang dapat didefenisikan sebagai sosok insan yang tengah menjalani sebuah proses dalam kehidupannya yang berhubungan dengan akademis formal.Insan akademik ini -dalam proses kehidupan- dapat disebut juga sebagai insan mengalami sebuah metamorfosa dalam kehidupannya,artinya mahasiswa akan mengalami perubahan diri untuk mencapai sebuah kematangan berpikir dan bertindak,menemukan keutuhan jati dirinya,serta menjadi seseorang yang akan diandalkan untuk kemajuan nusa,bangsa dan agama. Mahasiswa juga memiliki ranah tersendiri,baik itu ranah pemikiran,pergaulan,dan tatanan diri.Seseorang yang mengaku sebagai mahasiswa,pada dasarnya harus selalu mengasah dan meningkatkan kemampuannya.Sangat naïf jika seseorang yang mengaku sebagai mahasiswa namun hanya berpangku tangan,duduk diam bermenung,dan melakukan aktifitas yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kemampuan diri. Mahasiswa -idealnya- dalam aktifitas akademinya harus mengetahui tujuan,target dan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa.Mahasiswa juga harus berpikir,berbuat,dan bergerak dalam aktifitas akademisnya tidak jauh dari 3 tugas pokoknya sebagai mahasiswa (Tri dharma) yaitu Pendidikan,penelitian,dan pengabdian social masyarakat.Sehingga memang seseorang yang nantinya telah beranjak dari bangku pendidikan,adalah sosok yang idealis,cerdas,bijaksana,dan responsive terhadap social. Namun sejarah telah mencatat bahwa mahasiswa ternyata juga punya peran lain dalam dunia akademisnya.Peran yang kemudian kita sebut sebagai social control.Peran dimana aktifitas mahasiswa tidak lagi hanya bergelut di dunia kampus ,pendidikan,dan social,namun lebih jauh sebagai control social yang selalu kritis dalam pikiran dan tindakan serta peran aktif dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.Sejarah Indonesia juga mencatat mahasiswa sebagai actor utama perubahan bangsa.Bagaimana peran ini tampak secara jelas ketika Sumpah pemuda 1928,kemudian proses perencanaan kemerdekaan RI 1945,Aksi gerakan ’66 yang meruntuhkan orde lama,sampai yang terakhir proses runtuhnya rezim orde baru Soeharto pada 1998.Mahasiswa selalu ikut andil dalam setiap pergerakan Negara,yang tentu saja sikap para mahasiswa ini tidak terlepas dari sikap kritis,objektif,responsive,dan idealis. Menarik untuk dibicarakan adalah bagaimana nilai-nilai kritis,objektif,responsive dan idealis ini mulai pudar dari diri mahasiswa akhir-akhir ini.Dapat kita lihat di Indonesia bahwa para mahasiswa yang notabenenya adalah insan akademis telah mulai melirik dunia politik praktis yang selama ini di cap “haram” oleh mahasiswa sendiri.Banyak mahasiswa Indonesia yang mulai terlihat aktif dalam politik praktis melalui keaktifannya sebagai anggota parpol maupun hanya sekedar simpatisan atau pendukung sebuah partai politik.Seakan-akan citra mahasiswa Indonesia yang identik dengan dunia pendidikan dan social yang bernilai objektif beralih ke dunia politik praktis yang bernilai subjektif. Nah pertanyaannya kemudian bukan mengenai pantas atau tidaknya mahasiswa beraktifitas langsung dalam dunia politik praktis namun lebih jauh adalah ber-etika atau tidak.Persoalan aktifnya mahasiswa dalam dunia politik adalah persoalan Patut atau tidaknya seorang mahasiswa yang cenderung objektif mengarungi dunia politik yang subjektif dan didasarkan kepentingan.Kenapa demikian? Karena mahasiswa harus mampu berpikir,berprilaku,dan bertindak objektif,ilmiah,teoritis dan kritis.Karena sikap-sikap tersebut adalah pilar utama jati diri dan idealisme seorang mahasiswa sebagai insane akademis berpendidikan.Nah,ketika mahasiswa telah mulai aktif di dunia politik praktis meskipun hanya sebagai simpatisan dan pendukung,maka perlahan-lahan,sikap-sikap tersebut akan luntur dengan sendirinya.Sikap-sikap objektif,ilmiah,kritis akan memudar dari dirinya sehingga ketika mereka berjalan di kampus maka yang terpikir adalah bagaimana partainya bisa menang,bagaimana, partainya menjadi pilihan orang banyak,bagaimana partainya dapat menarik simpatisan yang sebanyaknya,bagaimana partainya dapat menduduki kursi - kursi penting dan strategis dalam pemerintahan.Sikap-sikap objektif,ilmiah dan kritis perlahan akan menghilang dan diganti oleh sikap pragmatis dan subjektif yang hanya berpikir bagaimana memajukan dan memenagkan partainya-meskipun dibarengi dengan dalil-dalil agama. Pada dasarnya,Setiap orang yang sudah memiliki keberpihakan dan aktif dalam dunia politik praktis (kader,anggota,simpatisan) – apalagi kalau di iming-imingi dalil-dalil agama- akan menjadikan seseorang tersebut sangat fanatic terhadap partainya.Sehingga ia akan menelan mentah-mentah “fatwa” ,kebijakan serta pergerakan dan misi partainya.Bahkan ia akan mencari justifikasi terhadap segala apapun yang terjadi dengan partainya meskipun kenyataan dan penilaian masyarakat menyebutkan lain. Dunia politik praktis adalah dunia kepentingan yang tujuannya adalah kekuasaan (apapun motivasinya).Kekuasaan sering membuat orang lupa.Politik praktis yang berorientasi kekuasaan apapun motivasinya dapat merubah seorang yang baik jadi tidak baik,seorang yang jujur jadi pembohong,seseorang yang dulunya tawadlu’ menjadi seseorang yang ingin jadi penguasa meskipun awalnya niatnya baik.Bukan bermaksud menilai politik sebagai barang yang haram,kotor dan najis namun politik dapat kita lihat sebagai pisau yang bermata dua,Di satu sisi dapat memberikan kebaikan bagi bersama,namun disisi dalin dapat menghancurkan. Bukan bermaksud untuk mengharamkan dunia politik praktis bagi mahasiswa,namun sewajarnya tidak lah pantas seorang mahasiswa untuk ikut aktif dalam partai politik,mahasiswa se idealnya adalah seseorang yang mampu memposisikan dirinya sebagai seseorang insan akademis,intelektual,kritis,objektif dan idealis.Coba bayangkan ketika seseorang mahasiswa yang sedang dalam tahap penyempurnaan kematangan diri kemudian disodori hal-hal yang membuatnya tidak memiliki sifat seorang mahasiswa lagi?yang mereka pikirkan bukan lagi pendidikan dan social namun bagaimana partai saya menang?bagaimana calon wakil rakyat yang ideal menurut saya tembus ke kursi dewan?bagaiman sosok-sosok yang saya anggap berkompeten dapat menduduki kursi strategis dalam pemerintahan? Nah , kapan lagi mahasiswa akan diajari berpikir kritis,objektif dan ilmiah ? kapan lagi mahasiswa akan berpikir pentingnya menuntut ilmu kalau sudah mendapat iming-iming? Bayangkan kalau mahasiswa yang saat sekarang ini sudah diajari berpikir kepentingan, pragmatis,dan subjektif memimpin Negara di masa depan.Pastinya di masa depan kita tidak menemui lagi pemimpin yang objektif,bijaksana,kritis,responsive,idealis,tangguh,berakhlak dan berorientasi social karena semua sikap ini sudah “terbunuh” ketika mereka menjadi mahasiswa. Nah menurut saya,sikap yang sebaiknya dimiliki oleh mahasiswa saat ini adalah lebih memposisikan diri mereka sebagai mahasiswa yang haus dalam ilmu,haus dalam upaya penyempurnaan jati diri,dapat menggunakan momentum usianya sebagai ajang memperteguh nilai objektifitas dan kritis serta sikap ilmiah.Bisa saja mahasiswa berkecimpung di dunia politik namun bukan politik praktis,ada Ranah lain dalam dunia politik yang sebenarnya menuntut peran aktif mahasiswa,ranah tersebut adalah bagaimana seorang mahasiswa yang intelektual dapat mentransformasikan pengetahuannya tentang politik secara objektif kepada banyak golongan masyarakat yang sangat awam dan buta terhadap dinamika politik di Indonesia sehingga tak jarang golongan masyarakat ini di bodohi dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang hanya mementingkan kekuasaan belaka. Wajar-wajar saja ketika seorang mahasiswa mulai menemukan partai yang mereka anggap memperjuangkan nasib rakyat dan agama namun tidak wajar lah kalau seandainya mahasiswa tersebut pro aktif dalam setiap kegiatan partai politik.Sebagai pengagum itu wajar,namun kalau bertindak lebih jauh itulah yang tidak wajar.(dari berbagai sumber). *Mantan Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia Kodya Bukittinggi Periode 2006-2008 Mahasiswa Tk.1Jur.Hukum Islam fak.Hukum dan Undang-undang Universitas Al-Azhar,Cairo

Partai Playmaker

Bergulirnya era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah mengobah system Pemilu pada masa orde baru yang hanya di isi 3 Partai (PPP,GOLKAR,PDI) menjadi system multi partai pada tahun 1999.Kala itu muncul banyak partai baru yang secara mengejutkan mampu mengisi kursi di DPR.Diantaranya adalah PAN,PKB,PBB,dan PK.Di Tahun 2004,Muncul Partai Demokrat yang diusung SBY sebagai partai pendatang baru yang membuat public terkejut dengan suara yang diperolehnya serta SBY sendiri yang berhasil menduduki kursi Presiden.Bagaimana tahun 2009?



Pada tahun 2009 sendiri terjadi beberapa fenomena yang menarik untuk diperbincangkan.Beberapa partai Besar dan menengah (hasil tahun 2004) beradu target politik untuk meraih suara terbanyak dan mengisi kursi kepresidenan.GOLKAR yang di pemilu 2004 berhasil meletakkan salah seorang kadernya sebagai wakil presiden , kali ini mencoba peruntungan untuk mengejar kembali kursi presiden,begitu juga dengan PDIP yang tahun lalu kalah oleh PD.Beberapa partai baru pun tak kalah bersaing untuk memperebutkan kursi tersebut,diantaranya HANURA dan GERINDRA yang gencar dengan promosinya.Beberapa partai kecil pun tak kalah saing dengan mencoba peruntungan dengan cara koalisi.



Menariknya,banyak pengamat politik ternama di negeri ini malah memprediksikan akan terjadinya CLASH pemilih pada partai-partai yang selama ini dianggap partai yang besar dan dominant.Hal ini muncul akibat goncangan-goncangan yang terjadi di Indonesia yang membuat beberapa masyarakat tambah skeptis atau malah bersikap apatis dengan partai besar dan mencoba untuk beralih kepada partai – partai baru yang dianggap lebih bias memperjuangkan nasib rakyat.



Yang mengejutkan pula bahwa ternyata beberapa partai besar pun berpikiran sama,maka timbulah berbagai rencana politik partai untuk berkoalisi dengan partai lain sehingga syarat 20% untuk menjadi calon presiden dapat terpenuhi.Beberapa partai malah sudah mulai mengadakan pendekatan dengan partai yang dianggap menguntungkan.GOLKAR dalam kabar terbaru berencana koalisi dengan PDI P, PD yang sudah mulai geregetan mencoba untuk mendekati PKS.



Melihat kondisi seperti ini,pengamat politik Bima Arya Sugiarto dalam sebuah acara di metro TV pernah mengungkapkan bahwa beberapa partai politik menengah seperti PKS dan PAN akan menjadi partai “playmaker/kingmaker” pada pemilu nanti.Artinya,sebagaimana layaknya sepakbola,partai – partai ini akan menjadi penentu hasil akhir terhadap pemilu presiden nanti.Keputusan dan keberpihakan partai-partai inilah yang dapat menentukan siapa yang akan naik menjadi orang nomor satu dan dua di negeri ini.



Kita coba melihat kondisi dua partai ini yaitu PKS dan PAN.PKS sendiri merupakan partai yang fenomenal di pemilu 2004 dimana mereka berhasil meraih 7% suara yang sebelumnya ditahun 1999 (ketika masih bernama PK) hanya meraih 1%.Peningkatan yang tajam ini malah membuat PKS menargetkan diri untuk meraih 20% suara di pemilu 2009 nanti,artinya jika target ini tercapai maka PKS sendiri tentunya akan mengorbitkan calon baru dari kalangan mereka untuk menduduki kursi presiden.Namun disisi lain pun,PKS menyadari bahwa ada juga kemungkinan di tahun 2009 ini, PKS akan mengalami penurunan atau setidaknya diam di tempat.Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :



Tercorengnya citra PKS yang “bersih,peduli,professional” oleh beberapa kasus yang menimpa kadernya,diantaranya ; Pemeriksaan terhadap anggota FPKS DPR RI Abu Bakar Al-Habsy, tertangkapnya anggota PKS Jambi di panti pijat, illegal logging di Bali, dugaan pemerkosaan di Indramayu.Hal ini tentu saja dapat mengurangi tingkat simpatik masyarakat.



PKS yang dulunya memiliki basis suara dari kaum muda (yang tentunya memiliki nilai idealisme) sekarang terancam oleh beberapa partai yang juga menampilkan basis suaranya dari kaum muda seperti GOLKAR (Jeffri geovani,Indra J.Piliang,Meutya Hafid,Nurul arifin) , GERINDRA (Fadli zon), DEMOKRAT (Anas Urbaningrum,Andi Malarangeng) dll Bahkan beberapa tokoh muda PKS yang dulunya menjadi icon partai pun sekarang beralih partai seperti Ikang Fawzi (PAN) dan Ratih sanggarwati



PAN sendiri sekarang dalam kondisi yang bisa dibilang agak tergoncang.Pasca beralihnya kekuasaan dari Amien Rais ke Soetrisno bachir.PAN yang dulu mengandalkan Amien rais , banyak mendapatkan dukungan dari warga muhammadiyah namun setelah pindah ke Soetrisno Bachir, dukungan warga Muhammadiyah berkurang.Apalagi pasca dibentuknya Partai Matahari Bangsa (PMB) yang di plot oleh beberapa pihak sebagai partai Muhammadiyah.



Melihat kondisi ini maka PKS dan PAN harus bekerja keras untuk kembali kedalam posisinya sebagai Partai Playmaker,karena kalau tidak maka bisa jadi beberapa partai baru yang gencar berpolitik seperti HANURA dan Gerindra akan mengambol posisi mereka sebagai partai yang akan dapat menentukan hasil dari PILPRES nanti.Namun untuk hasil akhirnya kita lihat saja Pasca pemilu legislatif dan Pilpres nanti.